Banyak pertanyaan terkait disebutnya film
Jakarta Unfair di dalam debat pertama calon Gubernur DKI (13 Januari 2017). Karena itu saya mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan tersebut.
Pertama, bila ada kandidat yang menggunakan film ini sebagai substansi kampanye atau menggelar nobar “
Jakarta Unfair” (penggusuran) atau “
Rayuan Pulau Palsu” (reklamasi) berarti dia telah “terjerat” kontrak sosial secara tidak langsung dengan isu-isu itu. Ini akan jadi instrumen kontrol publik saat dia berkuasa.
Baca Selanjutnya