Rencana pemerintah yang akan membangun kawasan industri berupa tempat pemurnian atau smelter, pabrik semen, pupuk, pembangkit listrik, pelabuhan dan industri perikanan di Papua dapat merugikan masyarakat setempat, terutama Suku Kamoro. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro, Robertus Waraopea, mengatakan yang menjadi permasalahan dari pembangunan kawasan industri ini karena pembangunan berada di tanah Suku Kamoro. Suku yang selama puluhan tahun tinggal di tanah tersebut dan telah menderita akibat dampak limbah pabrik PT Freeport. “Dan sekarang, atas nama pembangunan, tanah adat mereka harus diambil untuk pembangunan, yang bisa jadi tak akan dirasakan manfaatnya oleh Suku Kamoro yang masih hidup dalam tradisi meramu,” kata Robertus melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (8/6).
Lihat Selengkapnya
